LAPOR KORUPSI WALIKOTA MANADO, UDIN MUSA DITUNTUT PENJARA 1 TAHUN

Published on Feb 17 2014 // Hukum, Top Story
Udin-Musa
Manado www.transparansiindonesia.com.Bermaksud mengungkapkan kebenaran sebagaimana amanat TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Inpres No. 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Tindak Pedana Korupsi Bab V, Pasal 41, ayat 1 sampai 5 mengenai Peran serta masyarakat, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  “Barol” sapaan akrab bagi Hi. Sultan Udin Musa, SH, seorang Legislator DPRD Kota Manado, yang dikenal sebagai sosok militan Anti Korupsi, akhirnya harus duduk dikursi pesakitan karena dikriminalisasi. Hi. Sultan Udin Musa dilaporkan atas Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Walikota Manado DR. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH, DEA, saat mengatakan dalam Edisi 67 terbitan Majalah TIRO yang bertajuk “Vicky Itu Garong”,  sehingga membuat suhu Politik di Kota Manado panas.  Walikota Manado melaporkan Ketua Komsisi A DPRD Kota Manado, Hi. Sultan Udin Musa ke Polresta Manado dengan Laporan Polisi bernomor : LP/26/IV/2012/Sulut/SPKT, terkait dengan pernyataan Hi. Sultan Udin Musa di Majalah TIRO yang menyebutkan Vicky sebagai “Garong” dan pihak yang paling bertanggungjawab kasus korupsi APBD Kota Manado 2006 dan 2007. Hi. Sultan Udin Musa dijerat dengan Pencemaran Nama Baik Pasal 310, 311 KUHP, dan Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pasal 335 KUHP.Selama sidang bergulir, Walikota Manado, G, S, V Lumentut tidak pernah menampakkan dirinya, walaupun telah beberapa kali dimintakan kehadirannya oleh Majelis Hakim untuk mempertanggungjawaban laporannya. Berbagai alasan  diberikan untuk dapat mangkir dari persidangan.
          Menurut Abdul Rahman Musa, Kuasa Hukum Hi. Sultan Udin Musa mengatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam sistem pelaporan kasus ini, karena dalam Laporan Pencemaran Nama Baik, pelaporannya tidak dapat diwakilkan, karena yang harus melapor adalah pihak yang dikorbankan, sedangkan dalam kasus ini justru yang melapor adalah Hanny Leihitu, SH, Kuasa Hukum Pemkot Manado (pada waktu itu).Yang dipermasalahkan dalam persidangan hanyalah ucapan Sultan Udin Musa saja, yakni “Vicky Itu Garong”, sedangkan apa dan bagaimana penyebab statement itu keluar dari mulut Sultan Udin Musa tidak pernah disinggung dalam persidangan. Majelis Hakim Novrry Oroh SH MH, Uli Purnama SH MH, Willem Rompies SH, serta Panitera Pengganti Jenny Warouw SmH, tidak memberikan kesempatan kepada Sultan Udin Musa untuk menjelaskan fakta- fakta kebenarannya, malahan hanya menyarankan untk menuangkan semua penjelasan tersebut dalam Sidang Pembelaan Senin depan nanti.
          “Semua orang menyatakan sesuatu tentu memiliki alasan & acuan, begitupun saya. Kalau diminta bertanggungjawab, maka saya akan memperjelas hal ini, itu lebih bagus, bila masalah yang dianggap kurang jelas kita perjelas di depan hukum,” ujar Legislator yang dikenal vocal ini.
          Padahal dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi  Pasal 25 berbunyi : “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”  Jadi, Aparat Hukum seharusnya memeriksa terlebih dahulu laporan Sultan Udin Musa tentang Dugaan Korupsi Walikota Manado, barulah memproses laporan pidana umum yang lain.
          Dihubungi terpisah lewat HP untuk di konfirmasi Walikota Manado, Dr. Ir. G. S. V. Lumentut, SH, DeA,  Nomor. 08134073xxxx, tetapi tidak dapat dihubungi.
          Dalam Sidang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rommi Johanes, SH menuntut 1 tahun penjara terhadap Sultan Udin Musa atas Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Walikota Manado, DR. Ir. G. S. V. Lumentut, SH, DEA.
          Seperti diketahu bahwan Sultan Udin Musa telah melaporkan Kasus Dugaan Korupsi Walikota Manado (DR. Ir. G. S. V. Lumentut, SH, DEA) ke beberapa Institusi Hukum, seperti : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), MABES POLRI, OMBUSMAN, dan Kejaksaan Agung.
          Mampukah Institusi- institusi Hukum di Indonesia untuk segera menuntaskan Laporan- laporan masyarakat tentang Kasus Dugaan Korupsi sehingga tak akan ada lagi kasus- kasus Kriminalisasi terhadap para pelapor korupsi. ( EJA)

Leave a comment

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
www.blogohblog.com